BPBJ NEWS. Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Maluku Utara menerima kunjungan kerja sekaligus konsultasi teknis dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Papua pada Rabu (30/09/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Biro PBJ, Lantai 1 Kantor Gubernur Maluku Utara ini berfokus pada strategi konsolidasi pengadaan barang dan jasa dalam meningkatkan efisiensi anggaran belanja pemerintah.

Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka studi komparatif serta konsultasi teknis terkait penerapan tata kelola dan strategi konsolidasi pengadaan barang dan jasa yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Agenda ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi serta saling berbagi pengalaman (sharing knowledge) antar-pemerintah daerah di wilayah Indonesia Timur, khususnya dalam penerapan tata kelola pengadaan yang efisien dan akuntabel.

Delegasi Biro PBJ Papua dipimpin oleh Kasubag Pemantauan Evaluasi Rosihan Hatari, S.Pt., M.Si., bersama Kasubag Advokasi Leonard Paisei, SH., M.Si., Jabfung BPBJ Ahli Muda Sahar, S.Kep., MM, serta dua pelaksana, Zul Chaidir F, S.Kom., MM dan Leonar Hariyanto Asmuruf.

Kedatangan mereka disambut langsung oleh Kepala Biro PBJ Setda Prov. Malut, Ir. Hairil Hi. Hukum, S.T., M.T. Turut hadir perwakilan Dinas PUPR Malut Imel Berlian (Tim Teknis Konsolidasi Pekerjaan Konstruksi Lapen), para pejabat fungsional, Kabag BPBJ, PPK, serta Pokja terkait di lingkungan Pemprov Malut.

Dalam sambutannya, Kepala Biro PBJ Malut Ir. Hairil Hi. Hukum, S.T., M.T, mengapresiasi kedatangan tim UKPBJ Papua. Ia mengungkapkan bahwa Maluku Utara merupakan daerah pertama di Indonesia yang berhasil menggabungkan Skema Kontrak Payung dengan Konsolidasi Pengadaan untuk pekerjaan konstruksi jalan lapen.

“Terobosan ini menjadikan Maluku Utara sebagai percontohan nasional dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa. Peran strategis PPK, Pokja Pemilihan, serta kesiapan regulasi dan SK penugasan menjadi kunci sukses skema ini," ujar Hairil.

Sementara itu, Rosihan Hatari menjelaskan alasan di balik pemilihan Maluku Utara sebagai lokasi studi komparatif. Pihaknya yang saat ini mendapat mandat untuk menerapkan konsolidasi pengadaan pekerjaan konstruksi di Papua merasa perlu belajar dari daerah yang sudah terbukti berhasil.

“Kami memilih belajar ke Maluku Utara ketimbang ke Jawa karena kesamaan konteks dan karakteristik wilayah Indonesia Timur. Konsolidasi konstruksi ini hal baru di Indonesia, jadi kami ingin mempelajari langkah konkretnya langsung dari pelopornya," tutur Rosihan.

Pada sesi materi teknis, Kepala Bagian Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa BPBJ Prov. Malut, Takdir Ali Mahmud, S.T., M.Si., memaparkan Isu Strategis, khususnya terkait skema konsolidasi pengadaan dan implementasi kontrak payung pada pekerjaan konstruksi secara sistematis dan komprehensip.

Perwakilan Dinas PUPR Prov. Malut. Imel Berlian, selaku Tim Teknis Konsolidasi Pekerjaan Konstruksi lapen turut memberikan penjelasan secara teknis mengenai dokumen-dokumen yang wajib disiapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mulai dari tahap persiapan anggaran dan administrasi hingga seluruh rangkaian proses dilaksanakannya metode e-purchasing.

Usai pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang dipandu langsung oleh Plt. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Krisnawanto, S.T., M.Si., bertindak selaku moderator pengarah diskusi. Sosok Krisnawanto sendiri sering dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), maupun forum pengadaan secara elektronik (katalog elektronik/e-katalog) sebagai narasumber.

Di bawah arahan moderator, diskusi antar kedua belah pihak berlangsung mendalam. Sesi ini secara khusus membedah mekanisme kerja Tim Kelompok Kerja (Pokja) Konsolidasi, mencakup dokumen dan tahapan persiapan yang wajib disiapkan oleh Pokja, hingga tata cara teknis pelaksanaan negosiasi harga dalam skema kontrak payung serta mitigasi risiko hukum dan administratif.

Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut diakhiri dengan penyerahan cendera mata berupa plakat dari Kepala Biro PBJ Setda Prov. Malut kepada tim UKPBJ Provinsi Papua dan dilanjutkan dengan foto bersama. Kedua pihak berharap komunikasi serta pertukaran pengetahuan antarpemerintah daerah di kawasan Indonesia Timur terus terjalin untuk memperkuat tata kelola pengadaan yang efisien, transparan, dan akuntabel.