Foto bersama BPBJ Prov. Malut dengan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dan juga seluruh Peserta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Teknis, para Camat, serta UKPBJ Kab. Halsel
BPBJ NEWS.
HALMAHERA SELATAN – Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah
Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata
kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang profesional, transparan, dan berintegritas.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan “Transformasi Digital Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah melalui Penguatan Implementasi e-Kontrak, e-Katalog Versi 6,
Konsolidasi Pengadaan, serta Tata Kelola Pengadaan Menuju Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang
Akuntabel, Efektif, dan Berintegritas” yang dilaksanakan pada hari Rabu, 22 Juli 2026
di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.
Kegiatan
ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) Biro Pengadaan
Barang/Jasa Setda Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan pembinaan,
pendampingan, dan penguatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah. Melalui kegiatan ini, Biro PBJ terus
mendorong peningkatan kualitas tata kelola pengadaan sekaligus memperkuat
kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengadaan agar mampu mengikuti
perkembangan transformasi digital yang terus berkembang.
Acara secara resmi dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan, H. Agus Heriawan, SP., S.Hut., M.Si., IPM., ASEAN Eng. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa aspek integritas harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Menurutnya, praktik fraud dalam pengadaan masih menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius karena berdampak langsung terhadap kualitas pembangunan dan kepercayaan publik.
Ia
menambahkan bahwa di era digital saat ini, seluruh proses pengadaan berlangsung
secara lebih terbuka, transparan, dan kompetitif. Oleh karena itu, seluruh
pelaku pengadaan dituntut untuk bekerja secara profesional dengan tetap
berpedoman pada mekanisme serta regulasi yang telah ditetapkan.
"Transformasi
digital menghadirkan sistem yang semakin transparan dan akuntabel. Namun
keberhasilan sistem tersebut tetap bergantung pada integritas para
pelaksananya. Karena itu saya berharap seluruh peserta dapat menjalankan tugas
sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mampu mencegah terjadinya penyimpangan
dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa," ujarnya.
Sementara itu, sambutan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Maluku Utara, Ir. Hairil Hi. Hukum, ST., MT, yang dibacakan oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ, Takdir Ali Mahmud, S.ST., M.Si., menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar memenuhi agenda pembinaan rutin, tetapi merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah di daerah.
Dalam
sambutannya disampaikan bahwa keberhasilan transformasi pengadaan tidak hanya
ditentukan oleh kecanggihan sistem digital, tetapi juga sangat bergantung pada
kompetensi, komitmen, dan integritas seluruh aparatur yang terlibat dalam
proses pengadaan.
"Masih
terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan pengadaan, khususnya pada pengelolaankontrak
melalui SPSE, implementasi e-Kontrak, pemanfaatan e-Katalog Versi 6, serta
penerapan konsolidasi pengadaan. Karena itu saya berharap seluruh peserta
memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi, bertanya, dan menyamakan
pemahaman sehingga ilmu yang diperoleh dapat langsung diterapkan di unit kerja
masing-masing," demikian pesan Kepala Biro PBJ.
Lebih
lanjut disampaikan bahwa Biro PBJ Setda Provinsi Maluku Utara sebagai UKPBJ
Level 3 Proaktif akan terus berkomitmen mendampingi pemerintah kabupaten/kota
dalam membangun tata kelola pengadaan yang semakin profesional, efektif,
transparan, dan akuntabel. Pembinaan yang dilakukan merupakan bagian dari tugas
pembinaan sekaligus bentuk nyata komitmen Pemerintah Provinsi Maluku
Utara dalam mewujudkan pengadaan yang mampu memberikan manfaat langsung bagi
pembangunan daerah.
Kegiatan
ini diikuti oleh seluruh UKPBJ, Jabatan Fungsionala Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa (JFPPBJ), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP),
serta para Camat se-Kabupaten Halmahera Selatan. Tingginya partisipasi peserta
terlihat dari antusiasme dalam mengikuti setiap sesi materi maupun diskusi yang
berlangsung selama kegiatan.
Sebagai
narasumber utama, Takdir Ali Mahmud, S.ST., M.Si. yang merupakan narasumber bersertifikat
kompetensi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),
menyampaikan berbagai materi strategis mengenai arah transformasi digital
pengadaan nasional. Materi yang disampaikan meliputi implementasi e-Kontrak,
optimalisasi e-Katalog Versi 6, penguatan tata kelola kontrak melalui SPSE,
hingga strategi penerapan konsolidasi pengadaan sebagai salah satu upaya
meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah.
Selain membahas aspek teknis, Takdir juga memaparkan arah pengembangan kompetensi SDM pengadaan di Kabupaten Halmahera Selatan. Menurutnya, penguatan kelembagaan UKPBJ harus diikuti dengan peningkatan kompetensi aparatur, khususnya melalui pengembangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) serta peningkatan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe B agar mampu menjawab tuntutan pengadaan yang semakin kompleks.
Tidak kalah
penting, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai Indeks Tata Kelola
Pengadaan (ITKP) Tahun 2026–2029 yang telah diperbarui dan diselaraskan dengan
arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Penyesuaian tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam
memperkuat tata kelola pengadaan yang adaptif terhadap kebijakan nasional.
Selama
kegiatan berlangsung, suasana diskusi berjalan sangat dinamis. Para peserta
aktif menyampaikan berbagai pertanyaan serta berbagi pengalaman terkait
pelaksanaan pengadaan di masing-masing perangkat daerah. Hal ini menunjukkan
tingginya semangat aparatur Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk terus
meningkatkan kompetensi serta kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, tim Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Maluku Utara melakukan kunjungan silaturahmi kepada Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, di kediaman beliau, dalam pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas kehadiran Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Biro PBJ yang terus memberikan perhatian terhadap peningkatan kapasitas aparatur pengadaan di Kabupaten Halmahera Selatan.
Beliau juga
menyampaikan rasa terima kasih kepada Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly
Tjoanda, atas dukungan dan perhatian Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang
terus mendorong peningkatan kompetensi aparatur pengadaan di Kabupaten
Halmahera Selatan melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa. Bupati berharap sinergi
yang telah terbangun dapat terus dipertahankan dan semakin diperkuat guna
mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berintegritas.
Melalui
kegiatan ini, Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Maluku Utara kembali
menegaskan perannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan pengadaan
barang/jasa pemerintah di wilayah Provinsi Maluku Utara. Penguatan kompetensi
aparatur, percepatan transformasi digital, serta penerapan tata kelola yang
efektif, transparan, akuntabel, dan berintegritas diharapkan mampu mendorong
peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menghadirkan pengadaan
barang/jasa yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan
kesejahteraan masyarakat.