BIRO PBJ SETDA PROVINSI MALUKU UTARA PERKUAT TRANSFORMASI DIGITAL PENGADAAN DI HALMAHERA SELATAN MENUJU TATA KELOLA YANG EFEKTIF DAN BERINTEGRITAS
Admin | 23 Juli 2026 | Dibaca 56 kali |

Foto bersama BPBJ Prov. Malut dengan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dan juga seluruh Peserta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Teknis, para Camat, serta UKPBJ Kab. Halsel

BPBJ NEWS. HALMAHERA SELATAN – Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang profesional, transparan, dan berintegritas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan “Transformasi Digital Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penguatan Implementasi e-Kontrak, e-Katalog Versi 6, Konsolidasi Pengadaan, serta Tata Kelola Pengadaan Menuju Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang Akuntabel, Efektif, dan Berintegritas” yang dilaksanakan pada hari Rabu, 22 Juli 2026 di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Melalui kegiatan ini, Biro PBJ terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pengadaan sekaligus memperkuat kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengadaan agar mampu mengikuti perkembangan transformasi digital yang terus berkembang.

Acara secara resmi dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan, H. Agus Heriawan, SP., S.Hut., M.Si., IPM., ASEAN Eng. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa aspek integritas harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Menurutnya, praktik fraud dalam pengadaan masih menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius karena berdampak langsung terhadap kualitas pembangunan dan kepercayaan publik.

Ia menambahkan bahwa di era digital saat ini, seluruh proses pengadaan berlangsung secara lebih terbuka, transparan, dan kompetitif. Oleh karena itu, seluruh pelaku pengadaan dituntut untuk bekerja secara profesional dengan tetap berpedoman pada mekanisme serta regulasi yang telah ditetapkan.

"Transformasi digital menghadirkan sistem yang semakin transparan dan akuntabel. Namun keberhasilan sistem tersebut tetap bergantung pada integritas para pelaksananya. Karena itu saya berharap seluruh peserta dapat menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa," ujarnya.

Sementara itu, sambutan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Maluku Utara, Ir. Hairil Hi. Hukum, ST., MT, yang dibacakan oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ, Takdir Ali Mahmud, S.ST., M.Si., menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar memenuhi agenda pembinaan rutin, tetapi merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah di daerah.

Dalam sambutannya disampaikan bahwa keberhasilan transformasi pengadaan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem digital, tetapi juga sangat bergantung pada kompetensi, komitmen, dan integritas seluruh aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan.

"Masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan pengadaan, khususnya pada pengelolaankontrak melalui SPSE, implementasi e-Kontrak, pemanfaatan e-Katalog Versi 6, serta penerapan konsolidasi pengadaan. Karena itu saya berharap seluruh peserta memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi, bertanya, dan menyamakan pemahaman sehingga ilmu yang diperoleh dapat langsung diterapkan di unit kerja masing-masing," demikian pesan Kepala Biro PBJ.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Biro PBJ Setda Provinsi Maluku Utara sebagai UKPBJ Level 3 Proaktif akan terus berkomitmen mendampingi pemerintah kabupaten/kota dalam membangun tata kelola pengadaan yang semakin profesional, efektif, transparan, dan akuntabel. Pembinaan yang dilakukan merupakan bagian dari tugas pembinaan sekaligus bentuk nyata komitmen Pemerintah Provinsi  Maluku Utara dalam mewujudkan pengadaan yang mampu memberikan manfaat langsung bagi pembangunan daerah.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh UKPBJ, Jabatan Fungsionala Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JFPPBJ), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), serta para Camat se-Kabupaten Halmahera Selatan. Tingginya partisipasi peserta terlihat dari antusiasme dalam mengikuti setiap sesi materi maupun diskusi yang berlangsung selama kegiatan.

Sebagai narasumber utama, Takdir Ali Mahmud, S.ST., M.Si. yang merupakan narasumber bersertifikat kompetensi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), menyampaikan berbagai materi strategis mengenai arah transformasi digital pengadaan nasional. Materi yang disampaikan meliputi implementasi e-Kontrak, optimalisasi e-Katalog Versi 6, penguatan tata kelola kontrak melalui SPSE, hingga strategi penerapan konsolidasi pengadaan sebagai salah satu upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah.

Selain membahas aspek teknis, Takdir juga memaparkan arah pengembangan kompetensi SDM pengadaan di Kabupaten Halmahera Selatan. Menurutnya, penguatan kelembagaan UKPBJ harus diikuti dengan peningkatan kompetensi aparatur, khususnya melalui pengembangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) serta peningkatan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe B agar mampu menjawab tuntutan pengadaan yang semakin kompleks.

Tidak kalah penting, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2026–2029 yang telah diperbarui dan diselaraskan dengan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Penyesuaian tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pengadaan yang adaptif terhadap kebijakan nasional.

Selama kegiatan berlangsung, suasana diskusi berjalan sangat dinamis. Para peserta aktif menyampaikan berbagai pertanyaan serta berbagi pengalaman terkait pelaksanaan pengadaan di masing-masing perangkat daerah. Hal ini menunjukkan tingginya semangat aparatur Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk terus meningkatkan kompetensi serta kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, tim Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Maluku Utara melakukan kunjungan silaturahmi kepada Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, di kediaman beliau, dalam pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas kehadiran Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Biro PBJ yang terus memberikan perhatian terhadap peningkatan kapasitas aparatur pengadaan di Kabupaten Halmahera Selatan.


Beliau juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly Tjoanda, atas dukungan dan perhatian Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang terus mendorong peningkatan kompetensi aparatur pengadaan di Kabupaten Halmahera Selatan melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa. Bupati berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus dipertahankan dan semakin diperkuat guna mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berintegritas.

Melalui kegiatan ini, Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Maluku Utara kembali menegaskan perannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah di wilayah Provinsi Maluku Utara. Penguatan kompetensi aparatur, percepatan transformasi digital, serta penerapan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan berintegritas diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menghadirkan pengadaan barang/jasa yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAGIKAN :