BPBJ NEWS — Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa sekaligus membangun sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. 

Komitmen tersebut diwujudkan melalui koordinasi dan penjajakan kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI. Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan persahabatan di Kantor LKPP RI, Pemprov Maluku Utara membahas sejumlah agenda penting terkait pengembangan kompetensi SDM dan penguatan sistem pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. 

Delegasi Pemprov Maluku Utara dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Hi. Samsuddin Abdul Kadir, didampingi Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara Risman Iriyanto Jafar dan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Maluku Utara Hairil Hi. Hukum. 

Rombongan diterima langsung oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI, Setya Budi Arijanta. Pertemuan tersebut menjadi ruang strategis untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan langkah antara Pemprov Maluku Utara dan LKPP dalam mendorong pengadaan barang/jasa yang semakin profesional, efektif, dan berintegritas. 

Sejumlah agenda strategis menjadi pembahasan, antara lain rencana Pemprov Maluku Utara melaksanakan konsolidasi pengadaan dan kontrak payung, pengembangan pelaksanaan Supply by Owner (SBO) pada pekerjaan konstruksi, serta permohonan kerja sama pelaksanaan Ujian Kompetensi PPK Tipe B Batch II bagi para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Selain itu, Pemprov Maluku Utara juga menyampaikan rencana kolaborasi dengan LKPP dalam pelaksanaan pelatihan khusus bagi pejabat eselon II yang menjalankan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 

Langkah tersebut dinilai penting karena kualitas pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran maupun jumlah proyek yang dilaksanakan, tetapi juga oleh kualitas aparatur yang berada di balik proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Hi. Samsuddin Abdul Kadir, menegaskan bahwa penguatan kapasitas SDM menjadi bagian penting dari komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mengawal arah pembangunan daerah. 

“Kapasitas SDM Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus benar-benar kompeten untuk mengawal arah pembangunan Maluku Utara. Proses pengadaan barang/jasa tidak hanya berbicara tentang pelaksanaan pekerjaan, tetapi dimulai dari perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan. Karena itu, penguatan kompetensi SDM menjadi hal yang sangat penting,” ujar Samsuddin. 

Menurutnya, koordinasi dengan LKPP bukan hanya untuk menyelesaikan kebutuhan teknis pengadaan, tetapi merupakan bagian dari upaya membangun sistem pengadaan yang lebih baik dan berkelanjutan. 

“Langkah konkret yang kami konsultasikan hari ini adalah bagaimana kita dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan LKPP RI untuk pengembangan sistem dan SDM pengadaan barang/jasa yang lebih baik di Maluku Utara,” katanya. 

LKPP Apresiasi Langkah Maluku Utara 

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI, Setya Budi Arijanta, turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam pengembangan strategi pengadaan.

Salah satu yang mendapat perhatian adalah keberhasilan Maluku Utara dalam menerapkan konsolidasi melalui kontrak payung untuk pekerjaan konstruksi jalan lapen. Menurut Setya Budi, praktik tersebut menjadi salah satu langkah positif yang layak mendapatkan apresiasi karena dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya.  

Bahkan, keberhasilan tersebut telah mendorong sejumlah pemerintah provinsi lain untuk melakukan studi banding ke Maluku Utara guna mempelajari praktik konsolidasi pengadaan yang telah dilakukan. “Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Keberhasilan konsolidasi dan kontrak payung pekerjaan konstruksi jalan lapen tersebut bahkan telah menjadi perhatian daerah lain. Beberapa pemerintah provinsi sudah melakukan studi banding ke Maluku Utara,” ujar Setya Budi. 

Apresiasi tersebut sekaligus menjadi modal penting bagi Pemprov Maluku Utara untuk terus mengembangkan inovasi dan praktik baik dalam pengadaan barang/jasa. 

Dari Infrastruktur hingga Kualitas SDM

Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Jafar, menegaskan kesiapan jajarannya untuk terus bersinergi dengan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LKPP dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, khususnya pada sektor konstruksi. 

Sinergi tersebut diharapkan dapat memastikan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara tidak hanya berjalan sesuai target, tetapi juga didukung proses pengadaan yang tertib, transparan, efektif, dan sesuai ketentuan. 

Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum, menyampaikan bahwa penguatan kompetensi SDM pengadaan merupakan bagian penting dari upaya memperbaiki tata kelola PBJ di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. 

Menurutnya, kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks harus diimbangi dengan aparatur yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai terhadap regulasi serta proses pengadaan barang/jasa. 

“Kami siap mengawal pembangunan Maluku Utara, bukan hanya dari sisi pelaksanaan konstruksinya, tetapi juga memastikan tata kelola pengadaan barang/jasanya berjalan dengan baik, profesional, dan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Melalui kolaborasi dengan LKPP, Pemprov Maluku Utara berharap dapat memperluas akses peningkatan kompetensi, memperkuat profesionalisme para pelaku pengadaan, serta mengembangkan praktik pengadaan yang semakin efektif dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan daerah. 

Pertemuan di LKPP RI tersebut pun menjadi penegasan bahwa membangun Maluku Utara tidak cukup hanya dengan membangun infrastrukturnya. Di balik setiap pembangunan, dibutuhkan SDM yang kompeten, sistem yang kuat, dan tata kelola pengadaan yang profesional. 

Dengan semangat kolaborasi tersebut, Pemprov Maluku Utara optimistis penguatan SDM dan tata kelola pengadaan akan menjadi salah satu fondasi penting dalam mengawal percepatan pembangunan Maluku Utara ke depan.