Pokja ll BPBJ Gelar Pembuktian Kualifikasi Dua Paket Jasa Konsultasi Pengawasan
Admin | 30 April 2026 | Dibaca 69 kali |

Keterangan Foto : Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi Paket Pengawasan Jasa Konsultansi

BPBJ NEWS. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan II Biro Pengadaan Barang Jasa (BPBJ) Setda Provinsi Malut melaksanakan tahapan Pembuktian Kualifikasi terhadap penyedia  untuk dua paket Jasa konsultasi, yaitu Jasa konsultansi  Pengawasan Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Pitu Tobelo Tengah dan jasa Pengawasan Pembangunan Bangunan Pantai Bori, Kao Utara. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pokja BPBJ Malut, Rabu (29/04/2026).

Kegiatan Pembuktian Kualifikasi merupakan bagian yang sangat vital dari proses tender guna memastikan validitas dokumen dan kompetensi perusahaan yang akan menjadi mitra Pemprov Malut melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ).

Ketua Pokja ll, Arafat Talaba, SE. Menyatakan bahwa Pembuktian Kualifikasi ini dilakukan secara ketat dengan memeriksa dokumen asli serta memverifikasi data yang telah diunggah oleh peserta melalui Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE).

"Kami melakukan pemeriksaan mendalam terhadap aspek legalitas, pengalaman kerja, hingga ketersediaan tenaga ahli yang diusulkan. Tujuannya untuk memastikan proyek ini dikerjakan oleh pihak yang benar-benar berkompeten," ujar Arafat.

Menurutnya, setelah tahapan pembuktian kualifikasi ini selesai, Pokja II akan melanjutkan dengan agenda penetapan pemenang dan masa sanggah sebelum akhirnya dilakukan penandatanganan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada dinas terkait.

Sementara itu Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Biro (PBJ) Setda Provinsi Malut, Ir. Hairil H. Hukum, ST., MT, menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Hal ini sejalan dengan arahan Gubernur untuk mempercepat penyerapan anggaran namun tetap patuh pada regulasi yang berlaku.

"Pembuktian kualifikasi dianggap filter akhir yang sangat penting sebelum ditetapkan pemenang, karena untuk menyaring profesionalisme penyedia. Kita ingin memastikan bahwa anggaran daerah dikelola oleh tangan-tangan yang tepat demi kualitas bangunan dan layanan yang optimal bagi masyarakat Maluku Utara," tambah Hairil.

BAGIKAN :