Foto pertemuan Biro Pengadaan Barang/Jasa Bersama Tim Administrasi Pembangunan (Adbang)
BPBJ NEWS : Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) Setda Provinsi Maluku Utara menyampaikan dan menginformasikan data terkait perencanaan, progres, serta kebutuhan pembangunan daerah kepada Biro Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ). Kegiatan koordinasi dan penyampaian data ini berlangsung di Kantor BPBJ Malut, pada selasa (12/05/2026).
Pertemuan ini dihadiri oleh Tim
Adbang, diantaranya Dyan Ferryatissta Fala, SE, Analisis Kebijakan Ahli Muda
dan Rosita A. Hamim, SE, Penata Layanan Operasional, Manan Jumati, S.Sos,
Penata Layanan Operasional, diterima oleh Krisnawanto, ST., M.Si, Fungsional
Penata Komputer Ahli Muda dan didampingi Mustafa Sijoou, S.Sos, Fungsional
Analisis Kebijakan Ahli Muda.
Dalam penyampaiannya, Tim Biro
Adbang menjabarkan rincian lengkap mencakup daftar proyek prioritas, tahapan
pelaksanaan, kebutuhan barang, jasa dan pekerjaan konstruksi, beserta pagu
anggaran yang telah disusun sesuai dokumen perencanaan pembangunan tahun
2026–2027.
“Kami hadir untuk memastikan
seluruh data pembangunan tersampaikan secara utuh, akurat, dan terperinci. Hal
ini agar BPBJ Malut dapat menyusun
rencana umum pengadaan, jadwal, serta metode pengadaan yang pas, tepat waktu,
dan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pembangunan yang telah ditetapkan
pemerintah daerah,” ujar Dyan Ferryatissta dalam paparannya Ia menambahkan,
data yang diserahkan juga memuat pemetaan lokasi, spesifikasi teknis, serta jadwal
pelaksanaan setiap kegiatan, sehingga nantinya tidak ada ketidaksesuaian antara
apa yang direncanakan pembangunan dengan apa yang akan diproses dalam
pengadaan. Langkah ini merupakan wujud sinergi antarperangkat daerah guna
mempercepat pelaksanaan program, meningkatkan akuntabilitas, serta mencegah
keterlambatan penyerapan anggaran.
Sementara itu, Pelaksana Tugas
(PLT) Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Malut, Ir. Hairil Hi.
Hukum, ST., M.T, yang diwakili oleh Krisnawanto, ST., M.Si, menyambut baik
langkah ini dan mengapresiasi keterbukaan serta kelengkapan data yang
disampaikan. Menurutnya, informasi ini menjadi dasar paling penting agar timnya
dapat menyusun dokumen pengadaan yang berkualitas, kompetitif, dan sesuai
regulasi yang berlaku, termasuk memastikan penggunaan produk dalam negeri serta
pelibatan pelaku usaha lokal sesuai ketentuan.
“Dengan data lengkap dari Biro
Adbang, kami bisa segera menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP), menentukan
jadwal lelang/pemilihan penyedia, dan menyiapkan segala kebutuhan administrasi
sejak dini. Ini kunci agar seluruh proyek pembangunan berjalan lancar, sesuai
waktu, dan hasilnya dapat segera dirasakan masyarakat,” tegas
Krisnawanto.Kegiatan ini ditutup dengan diskusi dan klarifikasi data, serta
kesepakatan kedua belah pihak untuk terus berkoordinasi secara berkala guna
memperbarui informasi, mengikuti perubahan kebijakan, maupun perkembangan
pelaksanaan di lapangan. Hasil pertemuan ini akan menjadi acuan utama BPBJ dalam
menyusun seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk mendukung pembangunan
daerah tahun berjalan.