BPBJ NEWS. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan IV melaksanakan tahapan Pembuktian Kualifikasi untuk Paket Pembangunan Rumah Dinas Korem 152/Babullah di Ruang Rapat Pokja pada Senin (22/6/2026), sebagai bagian dari serangkaian tahapan pengadaan yang telah ditetapkan. 

Pembuktian kualifikasi merupakan bagian vital dalam proses seleksi awal. Melalui tahapan ini, Pokja lV memastikan bahwa penyedia jasa konstruksi yang mengikuti proses pengadaan memiliki legalitas, kompetensi teknis, pengalaman, dan kapasitas yang sesuai dengan dokumen yang telah diunggah pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). 

Dalam proses pembuktian ini, Pokja lV memeriksa secara langsung keaslian seluruh dokumen fisik yang dibawa oleh para peserta tender, mulai dari Sertifikat Badan Usaha (SBU), Nomor Induk Berusaha (NIB), Akte pendirian dan perubahan  penyedia, hingga rekam jejak pengalaman pengerjaan proyek sejenis oleh masing-masing penyedia. Langkah ini dinilai penting guna menghindari adanya pemalsuan data atau klaim sepihak dari pihak penyedia jasa. 

Menurut ketua Pokja IV, Abdurrahman Selayar, SP, proses pembuktian kualifikasi dilakukan secara transparan dan akuntabel guna mendapatkan penyedia yang benar-benar berkompeten dan memenuhi seluruh aspek legalitas serta teknis. "Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap tahapan pemilihan sesuai dengan regulasi yang berlaku demi menghasilkan infrastruktur yang berkualitas tinggi bagi Korem 152/Babullah," ujar Abdurrahman di sela-sela kegiatan. 

Menanggapi agenda tersebut, Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Setda Provinsi Maluku Utara, Ir. Hairil Hi. Hukum, ST., M.T, menegaskan bahwa seluruh proses tender di lingkungan Pemprov Maluku Utara wajib mengedepankan prinsip keterbukaan dan bebas dari intervensi. Hairil meminta agar Pokja bekerja secara profesional dan teliti dalam menyaring mitra penyedia. Ketegasan dalam proses seleksi ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah preventif untuk menghindari kendala proyek mangkrak atau hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi di kemudian hari, dan berharap sinergi antara BPBJ dan Pokja dapat terus terjaga demi percepatan pembangunan daerah. 

Paket Pembangunan Rumah Dinas Korem 152/Babullah ini diharapkan dapat segera berjalan setelah seluruh tahapan seleksi rampung, guna mendukung kesiapan sarana dan prasarana penunjang bagi personel TNI di wilayah Maluku Utara. 

Melalui proses pengadaan yang bersih dan akuntabel ini, pembangunan perumahan dinas tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas prajurit Korem 152/Babullah, tetapi juga menjadi bukti nyata sinergi yang kokoh antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan unsur TNI."