BPBJ NEWS: Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, bersama Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Setda Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum, menghadiri undangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam kegiatan Sarasehan Nasional: Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendampingan UKPBJ Menuju Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ), Rabu, 11 November 2026 di Gedung Cempaka Kantor Bappeda Provinsi Bali.

Kehadiran Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas capaian UKPBJ Provinsi Maluku Utara yang saat ini telah mencapai Level Proaktif (Level 9/9). Capaian ini menjadi modal penting untuk melangkah ke tahapan berikutnya, yakni menuju Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) pada tahun 2027.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP, Suharti, S.Psi., M.Si., turut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara atas keberhasilannya melaksanakan konsolidasi pengadaan pekerjaan konstruksi. Bahkan, inisiatif tersebut diharapkan dapat dikembangkan melalui konsolidasi pekerjaan konstruksi dengan skema itemized guna membuka peluang partisipasi yang lebih luas bagi pelaku UMKM.

Salah satu momen penting dalam sarasehan tersebut adalah kesempatan yang diberikan kepada Sekda Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, untuk menyampaikan testimoni mengenai keberhasilan konsolidasi pengadaan pekerjaan konstruksi. Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas PUPR dan Biro PBJ bersama LKPP sebagai tim Probity Advice.

Menurutnya, konsolidasi pengadaan tidak hanya memperkuat tata kelola PBJ, tetapi juga menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan, sejalan dengan harapan pemerintah dalam mendorong belanja negara dan daerah yang lebih efektif, efisien, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Biro PBJ Setda Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum, menyampaikan bahwa capaian Level Proaktif menjadi pijakan untuk melakukan pembenahan lebih lanjut. Pihaknya akan mempersiapkan seluruh dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan sebagai bagian dari tahapan menuju PKP-BJ pada tahun 2027.

Melalui keikutsertaan dalam sarasehan nasional ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kelembagaan UKPBJ, meningkatkan profesionalisme pengadaan, serta mewujudkan UKPBJ sebagai pusat keunggulan yang mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.