BPBJ NEWS – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus menjaga komitmen tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Salah satu strategi yang ditempuh yaitu dengan melakukan kerjasama percepatan transformasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah dengan Pemerintah Provinsi Bali yang telah dilaksanakan di Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada awal Agustus 2025.

Kerja sama tersebut mencakup tiga bidang strategis, yaitu pencegahan korupsi melalui penguatan sistem pengawasan dan tata kelola yang transparan dan akuntabel, pemerintahan digital atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Menindaklanjuti kerja sama tersebut, Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Maluku Utara (BPBJ Malut) melakukan kunjungan kerja ke UKPBJ Provinsi Bali untuk pemenuhan dokumen kelengkapan dan peningkatan kualitas Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) melalui instrumen MCSP Tahun 2025 pada Senin (06/10/2025).

Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Kepala BPBJ Malut, Ir. Hairil Hi. Hukum, ST., MT, didampingi oleh Iksan M. Saleh selaku Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, Krisnawanto, ST., M.Si selaku JF Pranata Komputer Ahli Muda dan Irfandi Rusdi, SE., MM selaku Perencana Ahli Muda.

Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali, I Made Budi Adiana, SE, M.Si, Kepala Bagian Pengelolaan LPSE & Advokasi, Bambang Satriawan, S.Kom, MM, Kabag Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa, Ni Made Ayu Hariwati Wijaya, SH., MH, para pejabat struktural, dan pejabat fungsional di .

Kepala BPBJ Malut, Ir. Hairil Hi. Hukum, ST., MT mengatakan bahwa langkah pemerintah Provinsi Maluku Utara menjadikan Bali sebagai rujukan, tidak terlepas dari rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah V KPK untuk mengambil praktik baik ke daerah-daerah dengan capaian MCP terbaik, terutama Provinsi Bali dengan nilai Monitoring Center for Prevention tertinggi nasional yakni 99.

“Saya selaku Kepala BPBJ Maluku Utara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala BPBJ Bali atas sambutan hangat dan semangat kolaborasi yang ditunjukkan dalam pertemuan ini. Semoga kolaborasi ini menjadi awal dari transformasi yang berdampak nyata bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah di Maluku Utara," ungkap mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulau Morotai.

Sementara itu, Kepala BPBJ Bali, I Made Budi Adiana, SE, M.Si menyambut baik inisitif dan langkah proaktif yang diambil oleh BPBJ Maluku Utara dalam pemenuhan dokumen kelengkapan dan peningkatan kualitas Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) melalui instrumen MCSP Tahun 2025.

“Semoga sharing experience di UKPBJ Provinsi Bali hari ini dapat saling memberikan masukan yang konstruktif dan memperkuat sinergi dalam mewujudkan praktik terbaik terkait Area Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), yang merupakan salah satu area strategis dan kritikal dalam penilaian MCSP,” ungkap Fasilitator PBJ Nasional.

Senada Kepala Bagian Pengelolaan LPSE & Advokasi, Bambang Satriawan, S.Kom, MM mengatakan bahwa komitmen dan sinergitas antar perangkat daerah dalam ekosistem pengadaaan merupakan salah satu faktor penting untuk pemenuhan kelengkapan dan validitas Bukti Dukung yang disajikan.

“Semoga diskusi ini dapat saling memberikan wawasan yang bermanfaat dan mempercepat Pemprov Maluku Utara dalam mencapai target skor IPKD-MCSP yang optimal,” pungkasnya.