Foto Kepala BPBJ Malut, Ir. Hairil Hi. Hukum, ST., MT, bersama jajaran dengan Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP RI, Dwi Wahyuni Kartianingsih, S.Kom., MPP beserta jajaran di Jakarta
Kunjungan UKPBJ Malut ke Direktorat Pengembangan
Profesi Dan Kelembagaan LKPP RI
BPBJ NEWS – Agenda kunjungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Provinsi
Maluku Utara (UKPBJ Malut) pada tanggal 17-18 September 2025 dipimpin langsung
oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Maluku Utara (BPBJ Malut)
Ir. Hairil Hi. Hukum, ST., MT, didampingi Endang Suhesty, SE., M.Si,
Krisnawanto, ST., M.Si, Irfandi Rusdi, SE., MM, dan Mochammad Isbandi, S.Sos.
Pada agenda koordinasi dan konsultasi ini, dibahas terkait dengan
kelembagaan dan kematangan UKPBJ Malut termasuk UKPBJ Kabupaten dan Kota se-Malut.
Tim Biro PBJ Malut diterima langsung oleh Dwi Wahyuni Kartianingsih, S.Kom.,
MPP selaku Direktur Pengembangan Profesi Dan Kelembagaan LKPP RI yang
didampingi Thanthawi Jauhari, Analis Kebijakan Ahli Madya dan Riyan
Bayu Aldi Saputra dari Direktorat Pengembangan Profesi Dan
Kelembagaan LKPP RI.
Pada kesempatan ini dibahas terkait dengan kelembagaan dan kematangan UKPBJ
pada beberapa kabupaten yang belum memenuhi level proaktif. Baru 3
(tiga) daerah di Malut yang telah memenuhi level proaktif yaitu UKPBJ Malut,
UKPBJ Kota Ternate, dan UKPBJ Kota Tidore Kepulauan. Beberapa UKPBJ Kabupaten
yang level kematangan UKPBJ masih rendah, harus dilakukan pendampingan secara
langsung oleh UKPBJ Malut bekerjasama dengan LKPP RI.
Selain itu dibahas juga terkait dengan rencana pelaksanaan Rakor UKPBJ di
salah satu kabaputen pada tahun ini. Hal lain yang menjadi topik pembahasan
adalah terkait dengan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
(JFPPBJ) yang masih sangat minim presentasinya di beberapa UKPBJ Kabupaten dan
Kota. Hal ini menjadi pekerjaan rumah juga bagi UKPBJ Provinsi Maluku Utara
untuk bersinergi dengan UKPBJ Kabupaten dan Kota untuk mengupayakan pemenuhan
JFPPBJ sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Pada kesempatan ini juga, Direktur Pengembangan Profesi Dan Kelembagaan
LKPP RI sangat mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan oleh UKPBJ
Provinsi Maluku Utara untuk mengupayakan pemenuhan level kematangan UKPBJ menjadi
Level 3 Proaktif dan pemenuhan JFPPBJ pada UKPBJ Kabupaten dan Kota.
”Kami sangat mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan oleh UKPBJ
Provinsi Maluku Utara dalam mengupayakan pemenuhan level kematangan UKPBJ menjadi
Level 3 Proaktif dan pemenuhan JFPPBJ pada UKPBJ Kabupaten dan Kota di Maluku Utara,” ungkap mantan
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP.
Demikian halnya pada momentum pertemuan ini, Kepala Biro PBJ Malut sangat
mengharapkan dukungan dari LKPP RI melalui Direktorat Pengembangan Profesi dan
Kelembagaan agar senantiasa terus mendorong dan berkolaborasi dengan UKPBJ Malut agar UKPBJ pada Kabupaten
dan Kota dapat memenuhi level kematangan UKPBJ dan pemenuhan JFPPBJ.
“Dukungan dari LKPP sangat dibutuhkan guna mewujudkan UKPBJ Kabupaten/Kota se-Maluku Utara sebagai UKPBJ Level 3 Proaktif. Karena UKPBJ yang proaktif, bersama dengan SDM pengadaan yang kompeten, memainkan
peran penting dalam mewujudkan keberhasilan pengadaan barang/jasa pemerintah
dan pembangunan daerah,” pungkas alumni Insinyur Universitas Hasanuddin.