BPBJ NEWS – Transformasi digital terus dilakukan Pemerintah, salah satunya dengan transformasi ketepatan sasaran bantuan sosial melalui pendekatan berbasis teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan sebagai respon atas permasalahan mendasar yang telah lama membayangi skema bansos nasional, yakni mistargeting atau salah sasaran. Bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan, dapat diwujudkan melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) yang mencakup identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menegaskan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan ketepatan sasaran bantuan sosial melalui transformasi digital aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Hal ini disampaikan Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan, yang hadir dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Piloting Digitalisasi Bansos di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Kamis, (02/10/2025).

Rapat yang dipimpin langsung Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola bansos berbasis teknologi. Adapun Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba karena memiliki karakter geografis beragam, mulai dari pesisir, pegunungan, hingga daerah dengan keterbatasan sinyal.

Pemerintah berharap, aplikasi Perlinsos akan menjadi gerbang utama bagi masyarakat untuk mendaftar bansos secara mandiri atau melalui pendamping. Sistem ini dilengkapi teknologi pemindaian wajah dan integrasi data untuk mencegah bantuan ganda serta memastikan bansos diterima pihak yang benar-benar berhak.

Ditemui di sela-sela kegiatan, Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan menegaskan bahwa digitalisasi dalam program bansos ini selaras dengan upaya pemerintah memperkuat sistem pengadaan dan penyaluran yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“LKPP memandang digitalisasi bansos ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagian dari reformasi tata kelola. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, praktik moral hazard dan penyalahgunaan kewenangan dapat ditekan, sehingga penerima manfaat benar-benar sesuai dengan data aktual,” ujar Iwan.

Selain LKPP, rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh perwakilan lintas kementerian/lembaga, antara lain Wakil Menteri Bappenas, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri PANRB, Kepala BPS, Bupati Banyuwangi, serta perwakilan Bank Dunia.

Iwan Herniwan menambahkan bahwa kehadiran LKPP dalam forum ini merupakan bentuk dukungan dan komitmen lembaga untuk terus berkolaborasi memperkuat integritas program perlindungan sosial.

“Kami percaya, keberhasilan digitalisasi bansos akan berdampak langsung pada penguatan dan kemerataan ekonomi. Dari sisi tata kelola, ini sejalan dengan misi LKPP dalam membangun sistem yang kredibel, efisien, dan bebas dari praktik koruptif,” pungkasnya.

Melalui pilot project Perlinsos di Banyuwangi, pemerintah berharap program digitalisasi bansos dapat direplikasi secara nasional mulai 2026 dengan dukungan seluruh kementerian/lembaga terkait, termasuk LKPP dalam aspek tata kelola pengadaan dan transparansi distribusi.