BPBJ NEWS – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) terus mematangkan persiapan pengadaan pekerjaan konstruksi bidang bina marga. Salah satunya melalui kegiatan Market Confirmation yang digelar selama dua hari, Kamis–Jumat (12–13/2/2026), di Bela Hotel Ternate.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Market Sounding yang telah dilaksanakan sebelumnya pada Kamis (5/2/2026), sebagai bagian dari tahapan awal persiapan pengadaan. Jika Market Sounding berfokus pada penjajakan pasar, maka Market Confirmation menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapan dan kapasitas pelaku usaha, khususnya dalam pelaksanaan pekerjaan lapis penetrasi (lapen).

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan penyedia jasa konstruksi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Tim Pendamping Polda, Tim Pendamping Kejaksaan, Tim Pendamping BPKP, serta jajaran teknis dari Dinas PUPR dan Biro PBJ.

Selain menjadi forum klarifikasi atas hasil Market Sounding, kegiatan ini juga menjadi bagian penting dalam persiapan pengadaan melalui Katalog Elektronik. Langkah ini ditempuh guna mendukung konsolidasi pengadaan dan penerapan skema Kontrak Payung, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 beserta peraturan turunannya.

Melalui Market Confirmation ini, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa para pelaku usaha memiliki kesiapan teknis, ketersediaan sumber daya manusia, peralatan, serta pemahaman yang komprehensif terhadap spesifikasi pekerjaan yang akan diterapkan. Dengan demikian, proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan lapen diharapkan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Kepala Biro PBJ dan Kepala Dinas PUPR berharap para pelaku usaha dapat memanfaatkan momentum ini secara optimal. Mereka mengajak seluruh penyedia jasa yang berkompeten di bidang bina marga, khususnya pekerjaan jalan, untuk berpartisipasi aktif dan bersinergi dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara.

“Kami mengundang secara terbuka seluruh pelaku usaha yang memiliki kapasitas dan komitmen untuk bersama-sama membangun Maluku Utara ke depan,” ungkap keduanya.

Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha, pembangunan infrastruktur jalan di Maluku Utara diharapkan semakin berkualitas dan berkelanjutan.