BPBJ NEWS – Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda
Provinsi Maluku Utara (BPBJ Malut) berkomitmen meningkatkan kapasitas
kelembagaan UKPBJ se-Provinsi Maluku Utara. Komitmen tersebut diimplementasikan
dengan menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Pemenuhan Kematangan UKPBJ di Executive
Room Bela Hotel, Kota Ternate pada Kamis dan Jumat (28-29/08/2025), dan dihadiri
oleh para Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) kabupaten/kota
se-Provinsi Maluku Utara.
Kegiatan Rakor ini dibuka
secara resmi oleh Plt. Kepala BPBJ Malut, Ir. Hairil Hi. Hukum, ST., MT,
yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa UKPBJ memiliki peran yang sangat
strategis dalam memastikan proses pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan
prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan berorientasi pada hasil yang
optimal bagi masyarakat. Selain itu, transformasi digital telah mendorong
perubahan bagi UKPBJ untuk meningkatkan kualitas dan kematangan proses
pengadaan.
“Kematangan UKPBJ bukan
hanya dilihat dari sisi administrasi dan kepatuhan regulasi, tetapi juga
bagaimana kita mampu memanfaatkan data dan teknologi secara optimal, yang
meliputi penguatan kompetensi SDM, optimalisasi sistem informasi, serta
penerapan best practice dalam proses pengadaan”, ungkap Alumni Insinyur
Universitas Hasanuddin.
Mantan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Pulau Morotai ini mengungkapkan bahwa sesuai informasi
pada https://siukpbj.lkpp.go.id sampai dengan hari Kamis, 28 Agustus 2025,
terdapat 3 (tiga) UKPBJ di Provinsi Maluku Utara yang masuk pada kriteria UKPBJ
Proaktif atau UKPBJ Level 3, yaitu UKPBJ Provinsi Maluku Utara, UKPBJ Kota
Ternate, dan UKPBJ Kota Tidore Kepulauan yang telah memenuhi pencapaian level
kematangan 9/9 (sembilan per sembilan).
Saat ini, masih terdapat 8
(delapan) kabupaten yang belum memenuhi kriteria sebagai UKPBJ Proaktif.
Selengkapnya lihat infografis berikut.
Narasumber dalam Kegiatan
ini, yaitu Thanthawi Jauhari, Analis Kebijakan Ahli Madya dari Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), memberikan materi terkait potret
tingkat kematangan setiap UKPBJ kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara. Dalam
pemaparannya Owie, sapaan akrab Thanthawi juga memberikan saran dan solusi
konstruktif dalam meningkatkan capaian kematangan UKPBJ setiap kabupaten/kota
yang ada di Provinsi Maluku Utara.
“Kami pada prinsipnya siap
membantu seluruh UKPBJ di Maluku Utara menuju UKPBJ Proaktif”, ungkap Owie.
Sementara itu, Narasumber
lain, yaitu Krisnawanto, yang juga merupakan Wakil Sekretaris I DPD IAPI
Provinsi Malut, menyampaikan paparan
mengenai pemenuhan bukti dukung untuk setiap varibel yang harus dipenuhi oleh
setiap UKPBJ agar menjadi Proaktif atau Level 3.
Narasumber berikutnya, yaitu
Abdul Wahid Saraha, yang juga merupakan Kepala UKPBJ Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan
terkait tips yang dilakukan oleh UKPBJ Kota Tikep sehingga mampu meraih
pemenuhan tingkat kematangan Proaktif atau Level 3 serta best practice tata
kelola pengadaan di UKPBJ Kota Tikep.
Endang Suhesty selaku Ketua
Panitia Pelaksana di sela-sela Rakor mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi
ruang diskusi dan dialog antar UKPBJ guna memenuhi tingkat kematangan UKPBJ
Proaktif. Hal ini wajib dilakukan karena tingkat kematangan ini merupakan salah
satu indikator dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), dimana ITKP
Minimal Baik sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi.
Gety, sapaan akrab Endang
juga mengatakan bahwa peserta Rakor sangat aktif dan penuh semangat mengikuti
kegiatan Rakor ini. Sebagai bentuk apresiasi kepada para peserta, di akhir
pelaksanaan Rakor akan diadakan kuis yang wajib diikuti oleh seluruh peserta
Rakor.
“Bagi 5 pemenang kuis akan diberikan
souvenir menarik oleh Panitia Pelaksana Rakor”, tutup Kasubag Tata Usaha
BPBJ Malut ini.
