BPBJ NEWS – Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Maluku Utara (BPBJ Malut) berkomitmen mendukung transformasi pengadaan digital. Komitmen tersebut diwujudkan dengan melakukan perekaman/pembuatan akun inaproc untuk pelaku pengadaan di Provinsi Maluku Utara.

Pada Senin (22/09/2025) BPBJ Malut menerima kunjungan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Maluku Utara terkait proses pembuatan akun PPK APBN. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam pertemuan tersebut, tim dari Dinas Nakertrans terdiri dari 3 orang, yaitu Andriana Oktavia T., S.T.,M.Si selaku Fungsional Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Rusdy Timin, S.T selaku Fungsional Penata Ruang Ahli Muda, dan A. Azis Rumata, S.Hut., M.Si.

Sementara dari BPBJ Malut, dalam hal ini didampingi langsung oleh Krisnawanto, S.T.,M.Si dan Elva Sosanti, S.Kom dari Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik BPBJ Malut.

Koordinasi dan konsultasi ini dilakukan untuk mendapatkan pendampingan teknis dari BPBJ Malut mengenai prosedur dan tata cara pembuatan akun PPK yang sumber dananya dari APBN. Selain itu, dibahas pula langkah-langkah percepatan pengelolaan administrasi agar seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai regulasi dan tepat waktu.

Terpisah, Plt. Kepala BPBJ Malut, Ir. Hairil Hi. Hukum, ST., MT, menyampaikan bahwa pendampingan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung percepatan realisasi APBN di Provinsi Maluku Utara.

“Kami siap memberikan fasilitasi penuh agar setiap perangkat daerah memiliki pemahaman dalam penggunaan akun PPK, sehingga proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulau Morotai.

Sementara itu, Andriana Oktavia dari Dinas Nakertrans mengapresiasi dukungan BPBJ Malut yang telah memberikan arahan serta asistensi teknis.

”Dengan adanya koordinasi dan konsultasi ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh dana APBN dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, khususnya dalam sektor ketenagakerjaan dan transmigrasi di Maluku Utara,” pungkasnya.